undang undang csr 2016. tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun. undang undang csr 2016

Se-bagai perbandingan, di AS porsi sumbangan danaUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1 Tahun 1995, CSR sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah satu langkah positif. Undang-undang NO. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) diubah. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) terhadap perseroan yang mengelola sumber daya alam dan kendala dalam. PERTIMBANGAN. MS. 143, TLN No. Pengertian CSR menurut Suharto (2007:16) Melalui bukunya yang berjudul “pekerjaan sosial di dunia industri: Memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan”, Soeharto menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi juga untuk pengembangan sosio-ekonomi daerah, secara. Sebuah perusahaan harus mendasarkan keputusannya tidak hanya pada. Majalah Hukum Forum Akademika No. Daftar Isi. 2012. Undang-Undang No. 8 halaman. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten paten hakpaten. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem. Pengertian CSR. Se-bagai perbandingan, di AS porsi sumbangan dana pengertian CSR. Munculnya beberapa peraturan daerah atau Perda CSR yang mengacu pada ketentuan UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, maupun dalam PP tentang tanggung jawab sosial (CSR), namun tidak ada dari aturan-aturan acuan itu yang secara kongkrit menjelaskan kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Perda tentang CSR. 32. UMUM : Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) JAKARTA, KOMPAS. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 10 Bunyi Pasal 28 D Ayat (1) UUD 19 45, sbb : “Setiap orang berhak at as penga kuan, ja minan, perlindungan, dan kepastianTanggal 4 April 2016, Menteri Dalam Negeri kembali mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Intruksi Menteri Dalam Negeri. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta peraturan Pemerintah No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796); 2. Pemerintah lewat Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang no 11 Tahun 2008 Tentang ITE khususnya dalam pasal 27 mengatur tentang illegal content, Perbuatan yang di larang dalam menyampaikan atau mendistribusikan pendapat, karena kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan sebebas-bebasnya melainkan. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP no 47 tahun 2012 dan Permensos no 13 tahun 2012. Itulah. Setidaknya lebih dari 50 Kab/ Kota di Indonesia telah. Laporan CSR Tahun 2016 31 Desember 2016, 17:10 WIB developer. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan. “CSR salah didefinisikan di Indonesia,” tegas Jalal. Hukum internasional mengenal pengaturan Code of Conduct OECD yang mengatur tentang CSR untuk para perusahaan transnasional. Ada kira-kira. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. BANK CENTRAL ASIA (BCA) Program-program CSR tersebut dituangkan dalam program Bakti BCA yang dilakukan secara berkesinambungan, yang tertuang dalam 3 (tiga) pilar berikut: 1. Kelima, Peraturan CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat. PENGARUH TIPE INDUSTRI, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS,. 40 pasal 74 tahun 2007, bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber. Citra Umbara, 2016), hlm 70. Peraturan Perseroan Terbatas (PT), yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 74 Nomor 40 Tahun 2007. ia Sama Bidang Pertahanan (agreement Between The Gowrnment of The Repubuc of Iivdoivesia and The Government Ofthe Repubuc of Fiji Concerning Cooperation In The Field of Defence) Dokumen : Pemerintah Pusat. Istilah Corporate Social Responsibility merupakan wujud. Perkebunan Nusantara X Pg. Mengingat: 1. 02 Februari 2021 12406 kali 46663 kali. id – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang. COM, Jakarta-Di Indonesia pelaksanaan corporate sosial responsibility (CSR) telah diatur didalam Undang-undang. Catatan Moderator: Rekan-rekan anggota, dengan gembira kita kirimkan Rangkuman Tanggapan dari Pertanyaan/Query ketiga belas tentang Peraturan dalam Kegiatan Organisasi Nirlaba dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang-undang No. Undang-undang (UU) tentang Penjaminan. Kelengkapan Data: Tipe Dokumen. 2016. 100120050 . : 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. . Badan / Pengarang. Pengaturan yang berbeda antara Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Hukum Pajak atas biaya tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi perusahaan yang melaksanakan CSR, serta dapat memicu. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA. Definisi CSR Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No. e organization. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013. Unduh. InfoASN. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganNo. UU Nomor 8 Tahun 1995 (official). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. 2022/No. 4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. Social Responsibility) dalam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang CSR/ TJSL adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang isinya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berlaku bagi perseroan yang mengendalikan sumber daya alam dan memiliki dampak terhadap sumber daya alam. Undang-undang (UU) No. Pelaksanaan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan meningkatkan dukungan masyarakat pada kehadiran perusahaan (Jayastini dan Wirajaya, 2016). Undang-undang tersebut memperkenalkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan mewajibkan setiap perusahaan untuk memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Pengaturan Tidak Mengatur Tidak Tidak Pasal 24 ayat Pengawasan Mengatur Mengatur (1) CSR Pemerintah Daerah melakukan pengawasan 15 Nanda Melinia Safitri, “Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang PM, PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang TJSL PT, Dan Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selasa 29 Nov 2016 18:56 WIB . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK. Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Damanhuri Zuhri. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang. Undang-undang No. Sepanjang tahun 2020 lalu, lembaga pemerhati keamanan internet, Safenet mencatat sudah ada 34 kasus yang terjadi. CSR perusahaan tidak hanya bertujuan untuk menjaga nama baik perusahaan, tetapi juga menciptakan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini. . Pada Bab IX Hak,. Sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk yang bersifat sektoral, telah mengatur mengenai CSR tersebut. Pada Desember 2015 lalu, Presiden Joko Widodo mengajukan revisi terhadap UU ITE kepada DPR. id – Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE menimbulkan kontroversi di masyarakat, karena dituding mengandung pasal karet. undang-undang, 11 tahun 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Jenis Dokumen: Undang-Undang: Nomor: 16:. Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 198 A. Uu CSR. Permasalahan mengenai Hak Kekayaan intelektual akan menyentuh berbagai aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Purpose – This paper aims to focus on corporate social responsibility and workplace well-being by examining Indonesian Stock Exchange (IDX)-listed companies’ labour disclosures. Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Peoples Republic Of China On. Kita bisa melihat sendiri bahwa CSR itu diperuntukkan untuk lingkungan sekitar. Sedangkan profitabilitas perusahaan digambarkan dengan Net Profit Margin (NPM) dan Return on Asset (ROA). ng Rapat Komisi VIII Senayan, Jakarta, Selasa (19/4). Disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 14 11 Muhammad Yasir Yusuf, loc. dalam undang-undang ini 3 Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. id: 16 hlm. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018. pdf. Download Free PDF View PDF. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. U. Telkom selaku BUMN. 19. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan dalam APBN. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam PP 47/2012 Sebagai salah satu dasar hukum CSR yang berlaku saat ini, PP 47/2012 menguraikan sejumlah aturan terkait kewajiban CSR. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek. CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. UUD Nomor 7 2016. Pengaturan CSR dalam Undang-Undang hingga Peraturan Menteri : Suatu Kumpulan Ringkas Norma Hukum . Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa CSR adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perusahaan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. 5948, LL Setneg : 47 HLM Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017mengakomodir prinsip-prinsip CSR secara implisit pada pasal-pasal tertentu sebagai pengejawantahan Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945. 3. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. tax treaty. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. Dasar Hukum. BAB III INKLUSI KEUANGAN Pasal 111. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan. Companies need work out number of policies to determine the implementation of CSR. kurs bi. 3. IMPLEMENTASI CSR (Corporate Social Responsibility) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS OLEH PT. 26-05-2016 | 14:10 WIB | Penulis: Irawan : Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau : BATAMTODAY. Parawansa yang ditanda tangani sejak 22 April 2016. GALERI. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Dalam undang undang tersebut di Pasal 2 Ketentuan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) atur jika tiap PT sebagai subyek hukum memiliki tanggung-jawab sosial dan lingkungan. melakukan kegiatan penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam”. 6801 jdih. Pasal 74 ayat (1) UU PT mengeluarkan bunyi, “Perseroan yang jalankan aktivitas upayanya di bagian dan/atau terkait dengan sumber daya alam harus. 2012 No. UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611). PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY(CSR) BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengatur CSR atau tanggung jawab sosial [4] bagi Penanaman modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. beserta lingkup pelaksanaannya. Penerapan program CSR PT. diterapkan program CSR ini namun dalam hal ini sifatnya masih sukarela belum bersifat mandatory, dimana hanya perusahaan yang Go Public yang menerapkannya. Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Ker. Oleh karena itu kita akan membentuk. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tanggungjawab Sosial CSR di Indonesia, (Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Indonesia, 2018) hlm. Pada tahun 2007, Indonesia memperkenalkan regulasi mengenai CSR dalam Pasal 74 Undang-Undang No. Pada intinya pemahaman dan ide CSR sendiri sudah ada dalam aturan hukum corporate social responsibility yang tercantum dalam UU Perseroan Terbatas meliputi lingkungan . 5305, LL SETNEG : 4 HLM. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Tanggung jawab sosial dan. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab perusahaan untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih layak, baik untuk perusahaan itu sendiri, maupun masyarakat (Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). CSR merupakan aktivitas perusahaan sebagai tanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan lain dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan serta berdampak positif bagi lingkungan. Dikutip dari Kontan , Senin (25/4/2016), kewajiban ini akan diatur dalam Rancangan Undang- Undang (RUU) Tanggung Jawab Sosial. perspektif maqashid syariah: 295:. pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. I. Hingga saat ini undang-undang merek mengalami perubahan yaitu dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dimana peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen,Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3, pengertian CSR perusahaan adalah komitmen perseroan untuk terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 25. Berikut ini beberapa dasar hukum yang mengatur penerapan pajak CSR di Indonesia: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas PP No 93 Tahun 2010; PP No. Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkunga Badan Usaha Milik Negara. Selain dalam Undang-Undang No. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang. 40 Tahun 2007. Angka rata-rata perusahaan yang menyum-bangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. 1, LN. Peraturan lain yang berhubungan dengan CSR adalah undang-undang . Lihat Foto. KOMNAS HAM”, Laporan Tahunan 2016, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Biro Dukungan Penegakan HAM, KOMNAS HAM, Jakarta, 2017,. Pertama, jenis CSR yang paling utama dan paling sering dilakukan adalah rehabilitasi alam. Undang-Undang; Rancangan Regulasi. 5866, LL SETNEG : 4 HLM. Artinya undang-undang tentang CSR harus ada aturan pelaksananya. Tingkat pengungkapan CSR diukur menggunakan CSR Disclosure Index. Kelima, Peraturan CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. 40 Tahun 2007 yang belum lama ini disahkan DPR. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan TerbatasRegulasi yang mewajibkan perusahaan melakukan CSR tertera pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas. Saat ini, pelaksanaan program CSR oleh perusahaan memang belum ada aturan yang jelas, beberapa teman yang di perusahaan seringkali menanyakan aturan CSR itu dimana, bagaimana pelaksanaanya dan kriterianya. 100120050 Fakultas Hukumtanggung jawab sosial (CSR), maka dalam penerapan CSR diperlukan suatu law enforcement untuk mengatur bagaimana ketentuan penerapannya. I. 25/Maret Peraturan Perundang –. ” -6-CSR 2016 (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 1/Vol. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 19: Jenis / Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) menyebut Corporate Social Responsibility (“CSR”) dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“TJSL”). Jika Undang-Undang CSR benar terlahir maka Indonesia akan menjadi Negara Ke Dua setelah India (pirac, 2016) yang memiliki Undang-Undang CSR. UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. 2016/NO. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Setelah memahami berbagai pengertian, sejarah, prinsip, tujuan hingga manfaat dari CSR, berikut ini adalah beberapa jenis CSR, di antaranya adalah: 1. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. undang-undang). Unduh dokumen resmi tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur aspek-aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan dari badan usaha di Indonesia. 19/2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN Pasal 2 ayat (1) huruf e, salah satu maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.